Kebijakan yang Mempengaruhi Sektor Pertanian

Kebijakan Sektor Pertanian - Sektor pertanian jelas tidak dapat berdiri sendiri, apalagi jika harus dijadikan beban ekonomi-politik sektor non pertanian seperti manufaktur, industri jasa, dan lain sebagainya yang pernah tumbuh dan berkembang dalam konteks yang sangat semu dan cenderung distortif.

Harus ada upaya kongkrit untuk merestorasi kebijakan pertanian demi kepentingan nasional. Kebijakan-kebijakan yang dapat mempengaruhi sektor pertanian dapat digolongkan kepada tiga kategori sebagai berikut:

Kebijakan Harga Pertanian

Kebijakan harga komoditas pertanian merupakan kebijakan yang bersifat spesifik komoditas. Setiap kebijakan diterapkan untuk satu komoditas (misalnya, beras). Kebijakan harga juga bisa mempengaruhi input pertanian.

Setiap instrumen kebijakan harga pertanian akan menimbulkan transfer baik dari produsen kepada konsumen dari komoditas bersangkutan, maupun anggaran pemerintah, atau sebaliknya.

Beberapa kebijakan harga hanya mempengaruhi dua dari ketiga kelompok tersebut, sementara instrumen yang lain mempengaruhi seluruh dari ketiga kelompok tersebut.

Secara umum, paling tidak satu kelompok menderita kerugian atau menjadi korban, dan paling tidak satu kelompok lainnya menerima manfaat dari kebijakan.

Ada tiga jenis instrumen kebijakan yang umum diterapkan yaitu, pajak dan subsidi, hambatan perdagangan internasional, dan pengendalian langsung (direct controls).

Kebijakan Makroekonomi yang Mempengaruhi Pertanian

Kebijakan makroekonomi mencakup seluruh wilayah dalam satu negara, sehingga kebijakan ini akan mempengaruhi seluruh komoditas.

Produsen dan konsumen komoditas pertanian amat dipengaruhi oleh kebijakan ini meskipun seringkali mereka tidak terlibat dalam proses pembuatan kebijakan yang bersifat nasional ini.

Ada tiga kategori kebijakan makroekonomi yang mempengaruhi sektor pertanian, yaitu :

Kebijakan fiskal dan moneter merupakan inti dari kebijakan makroekonomi, karena secara bersama-sama mereka mempengaruhi tingkat kegiatan ekonomi dan tingkat inflasi dalam perekonomian nasional, yang diukur melalui peningkatan indeks harga konsumen dan indeks harga produsen. Kebijakan moneter diartikan sebagai pengendalian pemerintah dalam pasokan (supply) uang dan kemudian permintaan aggregat. Bila supply uang meningkat lebih tinggi dari pertumbuhan agregat barang dan jasa, maka akan timbul tekanan inflasi. Contoh kebijakan pemerintah di sektor moneter yang erat kaitannya dengan upaya-upaya pengembangan usaha kecil, khususnya yang berkaitan dengan pengembangan usaha pertanian misalnya kebijakan berkesinambungan perkreditan yang sesuai dan cocok dengan kebutuhan masyarakat usaha kecil. Kebijakan fiskal berhubungan dengan keseimbangan antara kebijakan pajak pemerintah yang meningkatkan pendapatan pemerintah dan kebijakan belanja publik yang menggunakan pendapatan tersebut. Apabila belanja pemerintah lebih besar dari pendapatannya, maka pemerintah mengalami fiskal defisit. Keadaan ini akan menimbulkan inflasi bila defisit tersebut ditutup dengan menambah supply uang.
Kebijakan nilai tukar, secara langsung berpengaruh terhadap harga output dan biaya produksi pertanian. Nilai tukar adalah nilai konversi mata uang domestik terhadap mata uang asing. Sebagian besar komoditas pertanian diperdagangkan secara internasional dan sebagian besar negara mengimpor atau mengekspor sebagian dari kebutuhan atau hasil produk komoditas pertanian mereka. Untuk produk-produk yang diperdagangkan secara internasional, harga dunia akan sama dengan harga dalam negeri apabila tidak ada hambatan perdagangan. Dengan sendirinya, nilai tukar secara langsung mempengaruhi harga produk pertanian karena harga domestik (dinilai dalam mata uang dalam negeri) produk yang diperdagangkan sama dengan harga dunia (dinilai dalam mata uang asing) dikalikan dengan nilai tukarnya (rasio antara mata uang dalam negeri dengan mata uang asing).
Kebijakan harga faktor domestik, secara langsung mempengaruhi biaya produksi pertanian. Faktor domestik utama terdiri atas lahan, tenaga kerja dan modal. Biaya lahan dan tenaga kerja biasanya merupakan porsi terbesar dari biaya produksi pertanian di negara berkembang. Pemerintah seringkali menerapkan kebijakan makroekonomi yang mempengaruhi nilai sewa lahan, upah tenaga kerja, atau tingkat bunga yang berlaku diseluruh wilayah negara tersebut. Kebijakan faktor dometik lainnya seperti upah minimum atau tingkat bunga maksimum, lebih mempengaruhi salah satu sektor dibanding sektor lainnya. Beberapa negara melaksanakan kebijakan khusus dalam upaya mengendalikan penggunaan lahan atau pengendalian ekploitasi sumberdaya alam, seperti air dan bahan mineral. Kebijakan makro tersebut bisa juga mempengaruhi biaya produksi pertanian.

Kebijakan Investasi Publik yang Mempengaruhi Pertanian

Kebijakan investasi publik dalam bentuk barang-barang modal pada infrastruktur, sumberdaya manusia, dan penelitian dan pengembangan teknologi dapat diuraikan sebagai berikut :

Investasi publik dalam bentuk modal, yaitu dengan mengalokasikan pengeluaran investasi (modal) yang bersumber dari anggaran belanja negara (APBN). Salah satu masalah yang dihadapi oleh petani dan nelayan Indonesia adalah kesulitan dan kekurangan mendapatkan modal kerja. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah memberikan kredit modal kerja tanpa bunga dari APBN kepada petani dan nelayan melalui akad kredit orang per orang, bukan per kelompok tani atau kelompok nelayan. Sehingga jelas masing-masing pribadi petani dan nelayan berapa kredit yang mereka ambil, dan jelas bagi mereka pinjaman yang harus dikembalikan pada saat panen.
Investasi publik dalam bentuk infrastruktur adalah barang modal penting, seperti jalan, pelabuhan, dan jaringan irigasi untuk meningkatkan pendapatan produsen pertanian atau menurunkan biaya produksi. Barang modal tersebut dikenal sebagai “barang-barang publik”, yang biayanya bersumber dari anggaran pemerintah. Investasi dalam bentuk infrastruktur sifatnya spesifik wilayah serta manfaatnya sebagian besar akan dinikmati oleh produsen dan konsumen diwilayah tersebut.
Investasi publik dalam bentuk sumberdaya manusia termasuk didalamnya berbagai jenis pengeluaran pemerintah untuk meningkatkan tingkat keahlian atau keterampilan serta kondisi kesehatan produsen dan konsumen. Investasi dalam bentuk sekolah-sekolah pertanian, pusat-pusat pelatihan dan penyuluhan, Kegiatan Magang Sekolah Lapang. Pertanian merupakan contoh-contoh investasi publik yang dapat meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia sektor pertanian. Investasi seperti ini amat menentukan dalam pembangunan jangka panjang, tetapi hasilnya memang baru akan terlihat dalam waktu yang lama. Investasi publik dalam bentuk penelitian dan pengembangan teknologi merupakan contoh lain dari barang-barang publik yang secara langsung memberikan manfaat bagi produsen dan konsumen pertanian. Negara-negara yang mengalami pertumbuhan sektor pertanian yang tinggi biasanya melakukan investasi yang besar di bidang riset budidaya pertanian untuk mengadopsi teknologi yang dihasilkan oleh lembaga-lembaga riset internasional, seperti penggunaan benih unggul baik untuk tanaman pangan maupun tanaman tahunan. Benih-benih unggul ini seringkali memerlukan penggunaan teknologi baru, pengaturan air yang lebih baik, dan penggunaan input yang lebih banyak. Untuk beberapa komoditas, terobosan teknologi yang dibiayai oleh dana publik, biasanya lebih pada teknologi pengolahan dibanding teknologi usahatani atau budidaya.